Majelis Etik Partai Gerindra Meyidangkan Kasus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Etik DPP Partai Gerindra akan menyidangkan kasus dugaan pemukulan seorang perempuan hamil oleh oknum Caleg Gerindra di Sulawesi Selatan  berinisial ACS pada Selasa (24/9/2013) nanti.

"Biasanya kasus-kasus pelanggaran Kode Etik yang terjadi di tingkatan Provinsi diselesaikan oleh Majelis Etik tingkat Provinsi, akan tetapi karena kasus  ini sangat serius dan sudah mencoreng nama baik  partai, maka kasus ini langsung diambil-alih Majelis Etik pusat yang berkedudukan di DPP," kata Ketua DPP Gerindra Bidang Advokasi/Anggota Majelis Etik, Habiburokhman, dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/9/2013).

Dijelaskan para anggota Majelis Etik adalah tokoh-tokoh senior Gerindra yang selama ini sudah banyak menyidangkan berbagai perkara pelanggaran Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang dilaporkan  dan diyakini telah melakukan pelanggaran.

"Kasus pemukulan  ini mendapat perhatian khusus dari  Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto yang sangat marah dan kecewa setelah mendapat laporan adanya kasus  tersebut," kata Habiburokhman.

Menurut Habiburokhman, Prabowo wanti-wanti agar Majelis Etik bisa bekerja super cepat sehingga yang bersalah bisa dijatuhi sanksi organisasi yang setimpal dan  si korban mendapatkan keadilan.

"Acara Persidangan Majelis Etik ini juga akan dihadiri oleh perwakilan PIRA (Perempuan Indonesia Raya) yang merupakan salah satu  organisasi sayap paling penting di Gerindra. Selama ini PIRA telah melakukan banyak hal dalam konteks memajukan gerakan perempuan di Indonesia," kata dia.

Apapun alasannya, menurut Habiburokhman, tindakan memukul perempuan hamil adalah tindakan yang sangat tidak terpuji, melanggar berbagai aturan hukum  dan sekaligus memalukan karena mencerminkan rendahnya moral dan ahlak.

"Tindakan memukul perempuan jelas melanggar Pasal 55 Anggaran dasar Gerindra yang secara garis besar mengharuskan setiap Kader Gerindra senantiasa bersikap  sopan, disiplin dan rendah hati. Selain itu Setiap Kader Gerindra juga diharuskan senantiasa membantu kaum yang lemah dan tertindas.

Sanksi yang paling mungkin dijatuhkan Majelis Etik kepada ACS adalah pencoretan sebagai Caleg dan Pergantian Antar Waktu (PAW)  sebagai anggota DPRD periode saat ini. Dalam konteks organisasi sanksi tersebut sangatlah berat karena berarti karier politik yang bersangkutan di lembaga legislatif sudah habis," kata dia.

"Dalam konteks hukum pidana kami menyerahkan seluruh proses kepada penegak hukum terkait untuk segera melakukan peneyelidikan dan penyidikan. Kami tidak akan memberikan bantuan hukum kepada ACS, sebaliknya kami akan membantu korban untuk menuntut keadilan dengan menyediakan jasa advokat cuma-cuma jika si korban membutuhkan dan menghendaki," kata Habiburokhman.

http://www.tribunnews.com/nasional/2013/09/21/caleg-gerindra-disidang-gara-gara-pukul-perempuan

Read More

Deklarasi Partai Gerindra

Bismillahirrahmanirrahim

Terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan  yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, hanya dapat dicapai dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan landasan Pancasila.

Budaya bangsa dan wawasan kebangsaan harus menjadi modal utama untuk mengeratkan persatuan dan kesatuan. Sehingga perbedaan di antara kita justru menjadi rahmat dan menjadi kekuatan bangsa Indonesia.

Namun demikian, mayoritas rakyat masih berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tak kunjung mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian Nasional untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas rakyat Indonesia dari kemelaratan.

Bahkan dalam upaya membangun bangsa, dalam perjalanannya kita telah terjebak sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar telah memporak-porandakan perekonomian bangsa, yang menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat dan bangsa. Hal itu berakibat menggelembungnya jumlah rakyat yang miskin dan menganggur. Pada situasi demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini kecuali harus menciptakan suasana kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan.

Terpanggil untuk memberikan amal baktinya kepada negara dan rakyat Indonesia, atas Rahmat Allah Yang Maha Esa, kami yang bertanda tangan di bawah ini MENDEKLARASIKAN BERDIRINYA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA).

Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang mendambakan  Indonesia yang bangun jiwanya, dan bangun badannya. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang.

Jakarta, Februari 2008

http://www.gerindrakabbekasi.or.id/deklarasi-partai-gerindra/

Read More

Lambang Partai Gerindra

Lambang Partai Gerindra seperti berikut ini

Read More